Oxomedia – Medan, 16 Juni 2026 – Anggota DPR RI M. Lokot Nasution kembali menyapa masyarakat melalui kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Jalan HM Yamin Gang Belimbing, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Selasa (16/6). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Turut hadir sebagai narasumber Anggi Maisarah, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, kedua narasumber menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak dasar warga negara, mulai dari hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, kepastian hukum, hingga pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Lokot Nasution menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk komitmen untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran di DPR RI.
“Masyarakat harus mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah memastikan suara masyarakat sampai kepada pemerintah dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Lokot.
Sementara itu, Anggi Maisarah menjelaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik. Ia mengajak masyarakat untuk memahami hak-haknya sehingga mampu menyampaikan aspirasi secara tepat melalui mekanisme yang tersedia.
“Ketika masyarakat memahami hak konstitusionalnya, mereka akan lebih berdaya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan secara baik merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat,” jelas Anggi.
Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Salah seorang warga menyampaikan pertanyaan mengenai masih adanya masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan sosial meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Lokot Nasution menyampaikan bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pengawasan kepada pemerintah agar kualitas pelayanan publik terus diperbaiki.
“Negara wajib hadir untuk melayani masyarakat. Apabila masih ditemukan kendala dalam pelayanan, kami akan mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi sehingga hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” tegas Lokot.
Menambahkan jawaban tersebut, Anggi Maisarah menjelaskan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ditutup dengan sesi penyampaian aspirasi secara langsung dari masyarakat kepada Lokot Nasution. Berbagai masukan yang disampaikan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, akses pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, diterima sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar warga negara yang lebih baik.
Melalui kegiatan penyerapan aspirasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
